Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang.

Pembagian wewenang antara Pemerintah dengan pemerintah daerah terkait dengan pengaturan penataan ruang adalah sebagai berikut:

Mengacu kepada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terdapat beberapa produk hukum yang perlu disusun untuk mewujudkan tercapainya tujuan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

1. UU Tentang Pengelolaan Ruang Laut
2. UU Tentang Pengelolaan Ruang Udara
3. UU Tentang Perlindungan Terhadap Kawasan Lahan Abadi Pertanian Pangan

1. PP Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Penataaan Ruang oleh Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Masyarakat versi baru pada tahun2009-belum ada
2. PP Tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
   1. pp_no_10_th_2000 Versi Lama tahun 2000
   2. versi baru pada tahun 2009-belum ada
3. PP Tentang Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang 2009-belum ada
4. PP Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang yang Berkaitan Dengan Fungsi Pertahanan dan Keamanan Sebagai Subsistem Rencana Tata Ruang Wilayah versi baru pada tahun 2009-belum ada
5. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
   1. Batang Tubuh
   2. Penjelasan
6. PP Tentang Penyusunan dan Penetapan Neraca Penatagunaan Tanah, Neraca Penatagunaan Sumber Daya Air, Neraca Penatagunaan Udara, Dan Neraca Penatagunaan Sumber Daya Alam Lain
   1. pp_no_16_th_2004 tentang Penatagunaan Tanah
   2. Penatagunaan Air
   3. versi baru tahun 2009 belum ada

1. PP Tentang Prosedur Perolehan Izin Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Penggantian yang Layak Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Pembatalan Izin 2009-belum ada
2. PP Tentang Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif 2009-belum ada
3. PP Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2009-belum ada
4. PP Tentang Kriteria Kawasan Perkotaan Kecil, Kawasan Perkotaan Sedang, Kawasan perkotaan Besar, Kawasan Metropolitan, dan Kawasan Megapolitan 2009-belum ada
5. PP Tentang Penataan Ruang Kawasan Perkotaan 2009-belum ada
6. PP Tentang Penataan Ruang Kawasan Agropolitan 2009-belum ada
7. PP Tentang penataan Ruang Kawasan Perdesaan 2009-belum ada
8. PP Tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Untuk Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Kawasan Agropolitan yang Berada Pada 2 (Dua) Atau Lebih Wilayah Provinsi 2009-belum ada
9. PP Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 2009-belum ada
10. PP Tentang Tata Cara dan Bentuk Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang 2009-belum ada

1. Perpres Tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan
2. Perpres Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional:
3. Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

1. Permen Tentang Muatan, Pedoman, dan Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
   1. Permen PU nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Propinsi
   2. Permen PU nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Kabupaten
   3. Permen PU nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Kota
2. Permen Tentang Muatan, Pedoman, dan Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan
3. Permen Tentang Muatan, Pedoman, dan Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
4. Permen Tentang Muatan, Pedoman, dan Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
5. Permen Tentang Muatan, Pedoman, dan Tata Cara Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
6. Permen Tentang Muatan, Pedoman, dan Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
7. Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
8. Permen Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota Untuk Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
9. Permen Tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Penataan Ruang

1. UU RI No. 10 Tahun 2004UU RI No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. PP RI No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
3. Surat Edaran Menteri PU No. 13/Se/M/2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Naskah Produk Hukum di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten beserta rinciannya.
5. permen41.pdfPeraturan Menteri Pekerjaan Umum no 41/PRT/M/2007 Tentang Penetapan Kriteria Teknis Kawasan Budidaya