Jumat, 31 Oktober 2014
Pengumuman

Pelatihan Fungsional Bendahara Penerimaan PNBP di Lingkungan Kementerian PU

Rabu, 11 April 2012 13:49

photo_1

Denpasar – Pengelolaan Unit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan instrumen yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terbitnya dua buah peraturan mengenai pengelolaan keuangan unit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) membawa sejumlah perubahan dan tantangan, khususnya bagi para bendahara penerimaan. Dua peraturan tersebut adalah Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharan No. 80 tahun 2011 tentang Perubahan dan Penambahan Akun Pendapatan Belanja dan Transfer Pada Bagan Akun Standar (BAS), dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2012 tentang Jenis dan Taris Jenis PNBP yang Berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagai tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan pelatihan fungsional bagi bendahara penerimaan PNBP di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Ketua penyelenggara pelatihan, Walonggo mengatakan bahwa pelatihan yang dilaksanakan di Werdhapura Village Center ini adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman atas substansi dua peraturan baru tersebut.

Bahan Diklat yang diberikan terdiri atas 7 (tujuh) materi: Gambaran Umum PNBP di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Penatausahaan PNBP, PP 38 tahun 2012, Teori Pembukuan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)Bendahara Penerimaan PNBP, Praktek Pembukuan dan Penyusunan LPJ bendahara penerimaan PNBP, Praktik Latihan Soal-Soal Mengenai Pembukuan dan Latihan Penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan. Pelatihan ini dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang bendahara atau calon bendahara penerimaan dari 28 (dua puluh delapan) unit PNBP di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

photo_2Walonggo mengatakan, bahwa salah satu hal yang dititikberatkan dalam pelatihan ini adalah peningkatan pemahaman para bendahara penerimaan atas perubahan dan penambahan kode Bagan Akun Standar (BAS). Penekanan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam penggunaan akun sehingga kedepannya diharapkan dapat dihasilkan suatu perencanaan dan penyusunan target penerimaan  PNBP yang lebih akuntabel. Baik saat pelaporan penerimaan maupun saat pelaporan pertanggungjawaban PNBP.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Keuangan melalui Kabag. Anggaran, Siswanto, dalam sambutannya mengharapkan agar seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif melalui diskusi, tukar pengalaman, dan pengajuan pertanyaan-pertanyaan terhadap hal yang dirasakan belum jelas dipahami. Sehingga diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, semua bendahara dan calon bendahara penerimaan akan lebih tertib dalam melakukan pembukuan penerimaan PNBP.

Implikasi lain yang perlu diperhatikan dari penerbitan dua peraturan tersebut adalah terbitnya himbauan dari Kementerian Keuangan agar seluruh PNBP kembali mengajukan proposal persetujuan penggunaan dana PNBP yang dimaksudkan agar besaran prosentase pemanfaatan dana penerimaan PNBP .dapat lebih ditingkatkan untuk dapat dimanfaatkan bagi pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan PNBP. (aa/tfn)

Instansi Terkait