Kamis, 17 April 2014
Pengumuman

Standar Pelayanan Minimal Sebagai Instrumen Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah

Kamis, 05 April 2012 13:34

SPM1

Denpasar - Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dijadikan instrumen penilaian kinerja pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, SPM juga menjadi hal yang strategis karena karena merupakan amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum di Hotel Jayakarta, Bali (3/4).

Pada kegiatan sosialisasi ini dipaparkan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh Satminkal di Kementerian Pekerjaan Umum. SPM yang dipaparkan terdiri atas delapan jenis SPM, yaitu Sumber Daya Air, Jalan, Air Minum, Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang.

SPM2

Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi pemerintah daerah dalam percepatan penyusunan SPM, khususnya bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sehingga target waktu pencapaian SPM pada tahun 2014 dapat tercapai. Khusus untuk bidang penataan ruang, tercapainya target SPM pada tahun 2014 merupakan indikator kinerja tersendiri bagi Direktorat Jenderal Penataan Ruang, dikarenakan penyusunan SPM oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Penataan Ruang juga dituntut untuk dapat mendorong percepatan penyelesaian Perda RTRW yang sampai saat ini masih terdapat beberapa daerah yang belum menyelesaikan Perda RTRW.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh Unit Pelayanan Teknis Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Bali antara lain Balai Informasi Penataan Ruang, Balai Wilayah Sungai Bali Penida, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, dan Dinas Pekerjaan Umum serta dinas-dinas terkait bidang pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara. (gap)

Instansi Terkait