Rapat Kerja Kementerian PU 2012 Untuk Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Program

Upaya dalam meningkatkan disiplin kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan harus menjadi komitmen semua pelaku pembangunan di Pusat dan di Daerah. Disiplin kerja ini dilakukan sehingga tidak terjadi penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun yang berpotensi menyebabkan menurunnya kualitas pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Menteri PU, Djoko Kirmanto, dalam penyampaian arahannya pada Rapat Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dengan tema Evaluasi Kinerja 2011 Untuk Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Program 2012, yang berlangsung di Werdhapura Village Center hari ini.

Menurut Menteri PU, Rapat Kerja ini perlu membahas mengenai evaluasi yang mendalam mengenai penyebab belum efektifnya penyerapan anggaran 2011 serta mengidentifikasi kemungkinan untuk terjadi lagi pada tahun 2012, seperti dana blokir, proses multiyears contract, proses pinjaman luar negeri, proses lelang, penetapan KaSatker/PPK, kelangkaan aspal, pembayaran eskalasi, pembebasan lahan dan lain-lain.

Lebih lanjut, Rapat Kerja ini juga perlu menyusun rencana pelelangan pekerjaan tahun 2012 yang lebih terukur sehingga dapat dimonitor progresnya, dan segera melaksanakan pelelangan sejak awal sehingga pelayanan fisik lebih memadai dan tidak tertumpu pada akhir tahun anggaran.

Selain itu, Rapat Kerja ini perlu melakukan upaya-upaya pemantauan yang lebih efektif dengan memperkuat mekanisme dan disiplin pelaporan dari semua kuasa pengguna anggaran melalui penggunaan e-monitoring, serta melakukan sosialisasi tentang pengaturan pelaksanaan pengadaan konstruksi dan jasa konstruksi serta kualifikasi penyediaan jasa konstruksi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/SE/M/2011 tanggal 3 Oktober 2011.

Rapat Kerja ini dihadiri oleh 392 orang yang berasal dari 14 provinsi yang mencakup wilayah timur Indonesia yaitu, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan  Papua. Peserta Rapat Kerja yang hadir meliputi Kepala Balai Besar, Kepala Balai, Kepala Dinas Provinsi bidang Pekerjaan Umum, dan Kepala Satuan Kerja.

Gubernur Provinsi Bali, Made Mangku Pastika,  dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja ini menyatakan beberapa hal yang berkaitan dengan ke-PU-an. Diantaranya mengenai pertumbuhan penduduk di Bali yang dinilai sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Sebagai solusi permasalahan lalu lintas ini, akan dibangun jalan di atas perairan dari Nusa Dua ke Benoa dan underpass di Simpang Dewa Ruci. Tentunya solusi tersebut harus diimbangi dengan penggunaan kendaraan di  jalanan sehingga permasalahan dapat terpecahkan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi yang baik dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan kelancaran pembangunan. Setelah diadakannya Rapat Kerja ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan tahun anggaran 2012 yang lebih cepat, efektif, dan berkualitas.